Kamis, 20 Mei 2010

Penghapusan PMPTK

Penghapusan PMPTK, Langkah Mundur!
Selasa, 18 Mei 2010 | 19:12 WIB
DHONI SETIAWAN/KOMPAS IMAGES
Ilustrasi: PGRI DIY menuntut pengembalian fungsi Ditjen PMPTK karena telah banyak membantu pengembangan kualifikasi guru.
TERKAIT:
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah menghapus Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau PMPTK, Kementerian Pendidikan Nasional dinilai keliru. Persatuan Guru Republik Indonesia DIY khawatir langkah itu membuat nasib guru kembali terabaikan.
Penanganan guru harus tetap dilakukan oleh satu direktorat jenderal khusus.
"Penanganan guru harus tetap dilakukan oleh satu direktorat jenderal khusus agar upaya peningkatan mutu dan profesionalisme guru dapat berjalan fokus. Sebab, salah satu kunci peningkatan mutu pendidikan adalah guru," ungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY, Achmad Zainal Fanani, saat audiensi dengan DPRD DIY , di Yogyakarta, Selasa (18/5/2010).
Seperti diberitakan sebelumnya, penghapusan Ditjen PMPTK didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Satu Kementerian Negara. Persoalan guru yang semula ditangani Ditjen PMPTK kini dialihkan ke tiga direktorat jenderal, yaitu Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; serta Ditjen Pendidikan Menengah (Kompas, Jumat 14/5).
Menurut Zainal, langkah menghapus Ditjen PMPTK dan mengembalikan penanganan guru ke tiga ditjen sesuai level guru mengajar merupakan langkah mundur pemerintah. Hal itu justru membuat penanganan persoalan guru terkotak-kotak di tiga ditjen berbeda. "Bisa saja masing-masing ditjen itu memiliki kebijakan yang berbeda, ini kembali ke masa lalu, dulu sudah terjadi ini, misalnya tunjangan untuk guru SD, SMP, dan SMA berbeda-beda," katanya.
Selain itu, dikhawatirkan penanganan persoalan guru, seperti rekrutmen, pembinaan, pemberian tunjangan, penataan karir, dan pensiun menjadi tidak fokus. Sebab, masing-masing ditjen juga harus mengatur persoalan nonguru, seperti sarana dan prasa rana, serta kurikulum. "Guru nanti bakal ditangani oleh level direktur, eselon II, yang posisinya jelas lebih rendah dibanding dirjen," ucapnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Standardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Baskara Aji mengatakan, guru-guru tidak perlu khawatir dengan kebijakan penghapusan ditjen PMPTK. Sesuai penjelasan Menteri Pendidikan Nasional, guru tidak akan ditelantarkan karena ditangani tiga ditjen sesuai level mengajar.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

PETA NUSANTARA

Peta Nusantara Pertama Dibuat Pada Masa Majapahit

Antara - 55 menit lalu

Jakarta (ANTARA) - Sejarah mencatat kegiatan survei dan pemetaan di Nusantara dilakukan sejak delapan abad lalu dimana peta paling awal justru dibuat oleh bangsa Nusantara sendiri pada masa Majapahit.

"Itu menurut CJ Zandvliet dari Belanda dalam jurnal Holland Horizon tahun 1994," kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Rudolf W Matindas pada Peluncuran Buku "Survei dan Pemetaan Nusantara: 40 Tahun Bakosurtanal" di Jakarta, Kamis.

Peta administratif pernah dibuat pada masa Raden Wijaya memerintah Kerajaan Majapahit dan diserahkan kepada tentara Yuan, asal China yang menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun 1292, ujarnya.

Namun sejarah juga mencatat peta tentang Indonesia yang pertama adalah peta navigasi yang dibuat pada abad ke-15 ketika Laksamana Cheng Ho dari China melakukan pelayaran di wilayah negeri ini.

Pemetaan Indonesia yang lebih maju, ujarnya, dilakukan oleh bangsa-bangsa kolonialis yang awalnya datang sebagai pedagang dari mancanegara untuk mencari rempah-rempah.

Pada penjajahan Belanda selama 3,5 tahun itulah Belanda melakukan survei dan pemetaan ke berbagai wilayah dan menginventarisasi kekayaan hayati Nusantara sehingga muncul berbagai peta wilayah Nusantara yang karena keterbatasan teknologi memiliki akurasi rendah.

Empat abad kemudian ketika Indonesia telah lahir, pemetaan secara lebih detail masih belum ada, bahkan berapa jumlah pulau di Indonesia belum juga diketahui dan baru dirintis pertama kali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melibatkan tokoh Bakosurtanal, ujarnya.

"Sejak beberapa tahun terakhir, Bakosurtanal tengah merintis pembuatan peta berskala besar dengan akurasi tinggi yang dimungkinkan oleh teknologi yang semakin canggih dari mulai teknologi penginderaan jauh, teknologi digital, teknologi GPS, dan teknik pemrosesan data dengan sistem komputer," katanya.

Sementara itu, Pakar Sejarah LIPI Dr. Asvi Warman Adam menegaskan pentingnya peta, yang disebutkannya sebagai satu dari tiga faktor yang membentuk suatu bangsa, selain Sensus dan Museum.

"Peta merupakan tulang punggung bagi pembentukan suatu negara dan identifikasi suatu bangsa," katanya.

Sedangkan Sosiolog Imam Prasodjo di tempat sama mengeluhkan tersebarnya berbagai peta di berbagai institusi, seperti peta hutan gundul di Kementerian Kehutanan, peta tata ruang kota di Badan Pertanahan Nasional (BPN), peta fertilitas di Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Negara kita terlalu senang membuat pengkotak-kotakan. Seharusnya Bakosurtanal mengintegrasikan semua peta di berbagai institusi ini, dan menjadikan semua pemetaan Nusantara sebagai data digital yang bisa diakses semua orang," katanya.

Buku "Survei dan Pemetaan Nusantara" yang tebal dan hanya dcetak 1.000 eksemplar tersebut selain berbicara mengenai peran survei dan pemetaan juga membahas peran Bakosurtanal dalam melakukan survei dan pemetaan nasional.